DPRD Hearing Bersama Perwakilan 4 Desa

  • Share

Androidnews.id – Di gedung DPRD Seluma 4 desa kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma anggota DPRD Seluma komisi 2 yang di pimpin oleh ketua komisi Sugeng zondri SH dan Waka 2 Ulil umidi s.sos dan di hadiri dari kepala dinas PUPR Seluma M.Saifullah ST beserta anggota, dinas BKSDA propinsi Bengkulu Mariska T dan kepala desa Sudarmono berserta masyarakat yang mewakili dari desa lainya turut hadir di dalam gedung DPRD di komisi dua 2 tadi siang yang mulai pada pukul 10.15 Wib sampai selesai. Kamis (7/1/2021)

Ahmad Kanedy,SH.MH yang ikut hadir dalam hearing mengatakan kami sebagai senator permasalahan yang di minta dari masyarakat di kecamatan Seluma Utara masalah infrasetruktur jalan karena semua ini terhalang dengan hutan lindung maka kami yang akan jadi senator di Kabupaten Seluma mengharapkan kepada anggota DPRD Seluma komisi dua 2 kami mengharapkan untuk mendukung apa yang di minta oleh Masyarakat kecamatan Seluma Utara segera di realisasikan dan di rekomendasikan masalah inprasetruktur jalan demikian pungkasnya Ahmad kenedi atau bangken.

Perwakilan dari dinas BKSDA Mariska T mengusulkan kepada dinas PUPR masalah yang di keluhkan masyarakat 4 desa di kecamatan Seluma Utara adalah kurangnya infrastruktur jalan dan peningkatan jalan agar supaya masyarakat tersebut semua bisa menikmati untuk menuju pariwisata alam yang ada di desa tersebut.

” Kami masyarakat di empat desa sangat kecewa mendengar statemen pak kadis PU di media, yang menyampaikan hambatan rencana pembangunan jalan yang selama ini terkendala dengan status jalan. Untuk diketahui, masyarakat sudah lama tinggal dan menetap bahkan wilayah desa sudah diinclavekan. Hanya ada status wilayah jalan menuju desa yang masih masuk status HPT. Kami datang untuk meminta solusi, kalau tidak ada solusi, tutup saja jalan menuju sejumlah desa di Seluma Utara,” sampai Binanto, warga Desa Talang Empat Kecamatam Seluma Utara, Kamis (7/1).

Dibagian lain, hal itu juga diungkapkan Kades Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Sudarmono. Menurutnya, kedatangan mereka untuk meminta kejelasan status hukum jalan menuju empat desa tersebut.
” Berdasarkan perda, Desa Lubuk Resam ditetapkan menjadi sebuah desa sejak tahun 2005. Desa Talang empat dan Sinar Pagi sejak tahun2009. Sampai saat ini belum dilepaskan dari kawasan. Jika persoalan jalan ini terus dibiarkan, bagaimana nasib anak bangsa ? ” kata Sudarmono.

Di tiga desa itu, saat ini dihuni sebanyak 701 kepala keluarga dan 2.417 jiwa.Selain itu, desa-desa tersebut memiliki potensi wisata.
” Kami berharap persoalam jalan dapat teratasi,” pintanya.

” Ini merupakan kekecewaan kita semua, karena kondisinya seperti itu. Lokasinya berada dikawaan bukit HPT Bukit Badas” kata Mariska Tarantona.

Secara aturan, lanjutnya sejumlah desa sudah dikeluarkan dari status kawasan. Namun jalan akses menuju desa masih masuk hutan kawasan.
” Kalau mau tingkatan jalan, ada prosedur. Jangankan HPT, taman buru atau CA.Contohnya CA Dusun Besar Kota Bengkulu, peningkatan jalan Sukaraja – Air Kelinsar ” sampainya
Menurutnya, kemungkinan dan harapan pembangunan dan peralihan status jalan dapat terwujud dengan adanya dukungan dan keaeriusan seluruh pihak dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang ada.

” Mekanismenya, peningkaan dari status HPT berbeda dengan konservasi atau Cagar Alam dan Taman Buru. HPT mekanisme bisa dipakai ijin pinjam pakai, dan ini kewenangan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Diajukan ke kementrian, pemberian izin pinjam pakai, baru dikeluarkan rekomendasi peningkatan jalan. Tapi harus ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan,” sampainya.

Hasil dari hearning yang di mediasi komisi II DPRD Seluma menyimpulkan jika dalam waktu dekat pihak DPRD Seluma akan menyurati Bupati Seluma untuk membuat surat izin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan hutan Bukit Badas Register 76 Kecamatan Seluma Utara.

” Selain itu, agar kiranya forum kades empat Desa yakni Lubuk Resam, Sinar Pagi, Talang Empat dan Sekalak menyurati Bupati Seluma dan ditembuskan ke DPRD Seluma perihal ijin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” sampai ketua Komisi II DPRD Seluma, Sudi Hermanto. ST. (Yoyon)

Dibagian lain, Kepala BKSDA Seksi konservasi wilayah II Mariska Tarantona mengatakan hambatan pada proses rencana pembangunan jalan menuju empat desa diakui masih terhalang dengan statusnya yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Selain itu hanya satu satunya peningkatan jalan supaya untuk semua lancar dan merasakan untuk membawa penghasilan hasil perkebunan masyarakat di sekitarnya demikian tutup Mariska T.

Kepala desa meminta kepada DPRD komisi 2 DPRD yang kami minta hanya peningkatan jalan karena jalan ke lubuk resam sangat memperihatinkan karena di dalam itu sudah ada sekolah dasar ada 3 tiga,gedung SMP 3 dan posyandu atau puskesmas sudah ada juga bila mana permohonan kami melaui DPRD komisi 2 belum di realisasikan kami mohon kepada anggota komisi 2 tolong dengar aspirasi kami dari masyarakat desa lubuk resam dan sekitarnya mohon untuk di bangun peningkatan jalan karena sekitar lingkungan kecamatan Seluma Utara ada aset negara dan lain lain demikian tutup kepala desa. (RY)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *